Rencana Strategis (Renstra)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Pertanian dan Perkebunan memiliki perananan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, tejadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara terus menerus dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di Kabupaten/Kota, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan SDM pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dalam jangka waktu tahun 2013-2018. Adapun pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dan menindaklanjuti Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengacu pada Renstra kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 10. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147); 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31); 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 42. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura. 43. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. 44. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 125/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud : 1) Memberikan arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 2) Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan; 3) Merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 1.3.2. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan : 1) Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah; 2) Mewujudkan partisipasi masyarakat pertanian dan perkebunan serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki; 3) Mewujudkan pembangunan pertanian dan perkebunan yang mengedepankan pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan memperhatikan kearifan lokal; 4) Menjadi instrumen keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan perkebunan. 1.4. Sistematika Penulisan Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, kondisi dan potensi sumber daya yang ada, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayananan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis. Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan tentang pembangunan pertanian dan perkebunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan pembangunan pertanian dan perkebunan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian dan perkebunan selama 5 (lima) tahun periode 2013-2018, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan pencapaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian dan perkebunan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII. Penutup Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.