Sejarah Dinas Perkebunan

Pada umumnya orang Indonesia akan menyebut areal/tempat bercocok tanam selain padi dengan kebun. Adapun areal/tempat bercocok tanam padi disebut sawah.

Artinya, apabila seseorang menyebut perkebunan, yang terbersit dalam pikiranan adalah areal tanaman selain padi. Seperti kebun jagung, kebun durian, kebun kopi, kebun teh, kebun cengkeh, dll. Pendeknya, selain padi (sawah) disebut kebun.

Sesungguhnya komoditas pertanian yang bersifat cocok tanam terbagi dalam empat rumpun. Yakni rumpun tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, dan perkebunan. Rumpun tanaman pangan meliputi padi, jagung,kedelai, kacang tanah, dan tanaman pangan lainnya yang pada umumnya tanaman semusim.

Adapun rumpun tanaman hortikultura mencakup buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan (tanaman hias) seperti durian, mangga, kol, lobak, seledri, anggrek, bunga mawar, krisan, sedap malam, dll. Sementara rumpun tanaman kehutanan pada umumnya adalah tanaman keras yang diambil kayunya, seperti jati, sengon, waru, dll.

Namun demikian, orang Indonesia sudah latah dengan persepsi bahwa tanaman selain padi disebut/dikenal dengan sebutan kebun/perkebunan. Padahal rumpun tanaman perkebunan adalah tanaman semusim, rempah penyegar dan tamanan tahunan yang hasilnya pada umumnya diperdagangkan/diperjualbelikan atau merupakan bahan baku industri.

Oleh karena itu, di awal tahun 1970-an Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menangani pertanian adalah Dinas Pertanian Rakyat (Dipertan) yang di dalamnya memiliki Bagian/Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, dan Perhutanan, serta Bidang Tanaman Industri dan Perdagangan.

Selanjutnya, pada awal tahun 1937, dalam rangka mengisi Otonomi Daerah guna mengelola urusan pertanian yang sangat luas cakupan dan wilayahnya, Dinas Pertanian Rakyat dimekarkan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan. Khusus Bidang Tanaman Industri dan Perdagangan dimekarkan menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Daerah (Diperada) yang bertugas membina perkebunan rakyat.

Padahal di Jawa Tengah juga banyak perkebunan besar baik milik negara (PTP) maupun milik swasta (PBS), yang pada saat itu dibina oleh Inspektorat Perkebunan Wilayah VII, dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu, dalam rangka me- nyatukan Pembinaan Perkebunan di Jawa Tengah, melalui SK Gubernur Nomor: HUK 40/1976, tanggal 25 Mei 1976, Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah menggabungkan Dinas Perkebunan Rakyat Daerah dengan Inspektorat Perkebunan Besar Daerah wilayah VII, menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Jawa Tengah. Sehingga tanggal 25 Mei merupakan Hari Jadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya untuk memantapkan status hukum organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Tengah Nomor: 5 tahun 1980, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Jawa Tengah. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, disempurnakan dengan Perda Nomor 23 tahun 1981.

Karena pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan  mencakup  seluruh  daerah  kabupaten/kota  se- Jawa Tengah, maka dengan Keputusan Mendagri tanggal 17 Juni 1982 Nomor: 061/4943/Sj dan didukung Surat Keputusan Gubernur Nomor: 061.1/108/1982, serta dimantapkan dengan Perda Nomor: 1 tahun 1986 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Kab/Kota, dibentuklah cabang-cabang Dinas Perkebunan diseluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sehingga pada masa itu, kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa  Tengah  diselenggarakan  dalam  satu  komando sejak dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan (Mantri Perkebunan) hingga ke tingkat lapangan (Desa). Selanjutnya, melalui Perda Nomor : 3 tahun 1992, yang kemudian diimplementasikan secara nyata pada bulan Agustus 1993, Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dengan Perda Nomor: 8 tahun 1996, tentang SOTK Dinas perkebunan Provinsi Dati I Jawa Tengah.

Perkembangan di era reformasi, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diubahlah Susunan Organisasi Dinas Perkebunan melalui Perda Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Khusus untuk Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berlandaskan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 21 tahun 2002. Sejak saat itulah terjadi perubahan nyata pengelolaan pembangunan sub sektor perkebunan yang semula dalam satu komando dari tingkat Provinsi, beralih ketingkat Kabupaten/Kota yang potensi perkebunannya cukup beragam, sehingga dari nama/nomenklatur Dinasnya saja tidak sama, ditambah lagi banyak personil cabang Dinas Perkebunan yang mutasi ke Instansi/SKPD lain, sebagai konsekuensi diterapkannya otonomi daerah.

Oleh karena itu, strategi pengelolaan pembangunan perkebunan sangat berbeda, yakni mengutamakan integrasi menuju sinergi secara komprehensif mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ketingkat lapangan, sehingga susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok-fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  disempurnakan  dengan  Perda  nomor  6  tahun 2008, yang dijabarkan dalam Pergub nomor 79 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.


Saat  ini kegiatan  Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur nomor : 85 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur nomor : 79 tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok,  fungsi dan tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.