Tupoksi & Kewenangan

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

 

Tugas Pokok:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, maka tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang perkebunan lingkup provinsi;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana, produksi perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan.
  5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;
  6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya, Ungaran Kode Pos 50501, Nomor Telepon (024) 6921218 – 6921348, (024) 6921430, Nomor Faximile (024) 6921348, 6921709.

Adapun pelayanan perbenihan dan kebun produksi, dilayani oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi yang berkedudukan di Jl. Hasanudin 833 Salatiga, Nomor Telepon (0298) 323378.

Selanjutnya, khusus pelayanan perlindungan tanaman dengan fokus perlindungan tanaman secara alami di laksanakan oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di Jl. Hasanudin, Nomor Telepon (0298) 326303.

Sedangkan pelayanan alat dan mesin serta pengujian mutu hasil perkebunan dengan peralatah laboratorium yang cukup lengkap, dilayani oleh Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan yang berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Mojosongo, Jebres, Surakarta, Nomor Telepon (0271) 851032.

Tugas pokok dan fungsi Dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah, berpedoman pada Peraturan Gubernur  Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur  Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur  Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dengan rician sebagai berikut:

1.     Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

a.     Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b.     Fungsi

1) Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana, produksi perkebunan, usaha perkebunan,                pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan;

5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;

6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehgubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.     Uraian Tugas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dengan membawahi Sekretariat, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Usaha Perkebunan, Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.     Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pengelolaan system informasi di lingkungan Dinas;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akutansi di lingkungan Dinas;

3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas;

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.     Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana produksi, prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

1)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang sarana produksi;

2)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi;

3)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.     Bidang Produksi Perkebunan

Bidang Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih, teknis budidaya dan perlindungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

1)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih;

2)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknis budidaya;

3)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan;

4)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.     Bidang Usaha Perkebunan

Bidang Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan, investasi, pengembangan usaha, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan, kemitraan dan kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

1)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembeayaan, investasi dan pengembangan usaha;

2)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, kemitraan dan kerjasama;

3)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.     Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan

Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang panen, pasca panen dan pengolahan, pengembangan mutu hasil dan pemasaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:

1)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang panen, pasca panen dan pengolahan;

2)        Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan mutu hasil dan pemasaran;

3)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.      Balai Perbenihan dan Kebun Produksi

Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perbenihan dan kebun produksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai fungsi:

1)        Penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih serta pengelolaan kebun produksi;

2)        Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih serta pengelolaan kebun produksi;

3)        Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan kebun produksi;

4)        Pengelolaan ketatausahaan;

5)        Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g.     Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang proteksi tanaman perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

1)      Penyusunan rencana teknis operasional penanggulangan hama dan penyakit, serta pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

2)        Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penanggulangan hama dan penyakit serta pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

3)        Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang proteksi tanaman perkebunan;

4)        Pengelolaan ketatausahaan;

5)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h.     Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan

Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang alat mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:

1)        Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan alat mesin perkebunan dan pengujian mutu hasil perkebunan;

2)        Pelaksanaan Kebijakan teknis operasional pengelolaan alat mesin perkebunan dan pengujian mutu hasil perkebunan;

3)        Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan;

4)        Pengelolaan ketatausahaan;

5)        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

i.      Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus Pejabat Fungsional saat ini sangat kurang karena pensiun dan tidak /belum diisi. Jenis Jabatan Fungsional teknis adalah :

1)     Pengawas Benih Tanaman (BPT) ,

Saat ini hanya 1 (satu) orang, kursus dasar 4 (empat) orang  dan telah dicalonkan sebanyak 6 (enam) orang.

2)     Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT),

Saat ini ada sebanyak 3 (tiga) orang, kursus dasar 3 (tiga) dan telah dicalonkan sebanyak 2 (dua) orang.

3)   Pengawas Mutu Hasil Perkebunan,

Tidak ada pejabatnya, Saat ini dicalonkan 2 (dua) orang.