Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sekilas Tentang PPID

      PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DALAM PENYELENGGARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum yang melindungi setiap warga Negara-nya dalam melakukan setiap apaun bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan ini-pun dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik di dalam UUD tahun 1945 pasal 28, maupun peraturan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.

       Sebagai manusia memiliki hak mendasar yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak mendasar ini adalah hak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi. Hak ini dijamin oleh Konstitusi Negara atau UUD 1945 hasil amandemen. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

       Keberadaan informasi bagi manusia di era modernitas dewasa ini sangatlah penting. Selain sebagai saran penunjang dalam setiap interaksi sosial, informasi juga menjadi sebuah sarana pengetahuan di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Tentunya kita tahu, bahwa sumber informasi yang saat ini ada telah sangat lebih dari cukup, banyak media tersebar di seluruh aspek kehidupan, baik media cetak maupun media elektronik.

       Di era reformasi ini, masyarakat telah banyak mengalami perubahan dalam berbagai hal, termsuk perubahan untuk ikut andil dalam mengusulkan (meranccang) masa depan bangsa ini. Ini tak lepas dari konsep demokrasi yang mengalami berbagai perkembangan-perkembangan setelah bergulirnya reformasi tersebut. Secara sederhananya, bahwa masyarakat saait ini lebih proaktif, responsif dan reaktif dalam memantau setiap kejadian-kejadian di lingkungan penyelenggara Negara (pemerintah).

       Dalam banyak kesempatan kita sering melihat partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah. Ini tentunya tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah sendiri untuk memainkan peran akuntabilitas, transapransi dan partisipasi masyarakat serta merumuskan berbagai aturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengambil peran, contohnya adalah Undang-undang Kebebasan Informasi Publik no. 14 tahun 2008, yang memberikan kebebasan masyarakat luas untuk mengakses setiap informasi dari pemerintah yang mereka perlukan.

       Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Kebebasan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mengakses setiap informasi yang dibutuhkan dalam setiap hal dan sesuai dengan aturan yang disesuaikan dengan pihak yang terkait. Selain itu disebutkan pula dalam BAB III pasal 4 bagian kesatu telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi yang dibutuhkan.

       Dalam panduan penerapan UU KIP disebutkan bahwa ada beberapa unsur yang melibatkan alur pemberian informasi, akan tetapi menurut kami, ada 4 (empat) hal yang terpenting dan bersinggungan dengan masalah informasi, yaitu : 1. Pemohon informasi 2. Badan Publik (pemerintahan/penyelenggara urusan publik) 3. Pengguna (orang yang menggunakan informasi) 4. Informasi 5. Informasi publik

       

Search

Berita Populer

Video Seputar Distanbun

Video Seputar Distanbun

Video Jawa Tengah