Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahkan Sekretariat, dan 5 (lima) Bidang yang terdiri dari :

1. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :

a. Seksi Padi;

b. Seksi Jagung dan Serealia lainnya;

c. Seksi Aneka Kacang dan Umbi.

2. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :

a. Seksi Pupuk dan Pembiayaan;

b. Seksi Air dan Irigasi;

c. Seksi Lahan.

3. Bidang Hortikultura, membawahkan :

a. Seksi Tanaman Sayuran;

b. Seksi Tanaman Buah;

c. Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat.

4. Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, membawahkan :

a. Seksi Penyuluhan;

b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;

c. Seksi Bina Usaha.

5. Bidang Perkebunan, membawahkan :

a. Seksi Tanaman Semusim;

b. Seksi Tanaman Tahunan;

c. Seksi Rempah dan Penyegar;

Kirim Masukan